Sistem ranking universitas adalah mekanisme penilaian, akreditasi, dan pemeringkatan perguruan tinggi berdasarkan kriteria tertentu, seperti kualitas akademik, kuantitas jurnal, keluaran penelitian, reputasi, dan fasilitas, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Indikator dampak sosial untuk universitas menunjukkan sejauh mana aktivitas pendidikan, tema penelitian, dan persebaran alumni (misalnya, jenis pekerjaan yang mereka geluti dan di mana mereka diserap sebagai tenaga profesional) berkontribusi pada kesejahteraan sosial, kehidupan masyarakat secara umum (khususnya komunitas rentan), dan lingkungan. Dampak sosial tidak mencakup metrik-metrik personal seperti gaji individu dan keuntungan pribadi lainnya.

Komunikasi publik, dalam konteks advokasi kebijakan, adalah terkait hal-hal seperti, namun tidak terbatas kepada, mengutarakan tuntutan, hubungan antar pemangku kepentingan, interaksi dengan khalayak umum, identitas digital, dan lain sebagainya.

Baru-baru ini, sejumlah perusahaan kecerdasan artifisial (KA) digugat karena diduga menimbulkan dampak buruk pada anak-anak dan remaja. Beberapa contoh kasusnya:

• Pada Agustus 2025, orang tua seorang remaja di California menggugat OpenAI dan CEO-nya karena chatbot diduga merincikan perilaku asosial dan tindakan berbahaya pada anak mereka, yang akhirnya terjadi.
  
• Character.ai juga digugat setelah chatbot "Daenerys Targaryen" dituduh mendorong remaja (termasuk yang berada dalam spektrum autisme) ke arah isolasi, percakapan seksual, hingga perilaku merugikan diri sendiri.

Debat ini terbuka untuk membahas kasus serupa lainnya.

Saat ini, pemerintah pusat Indonesia mendistribusikan dana yang dihimpun dari Pajak Penghasilan (PPh) ke anggaran daerah berdasarkan lokasi perusahaan atau pihak pemotong pajak. Ke depannya, terdapat rencana bahwa distribusi PPh akan didistribusikan berdasarkan domisili pekerja.